Suud Fuadi Weblog

Kemerdekaan adalah Hidup dalam Kesejahteraan

NU DAN KEBANGKITAN EKONOMI UMAT Oleh: Suud Fuadi Maret 27, 2009

Filed under: diskusi — suud83 @ 7:47 pm
Tags: , ,

NU DAN KEBANGKITAN EKONOMI UMAT
Oleh: Suud Fuadi

Abstarak

Nahdlotul Ulama’, tidak saja terlahir dengan bangunan tradisi keagaman, nasionalisme dan pemikiran, namun ia juga dibangun oleh kekuatan ekonomi. Tiga fondasi itulah yang menjadi pilar berdirinya NU 1926, dan sering disebut sebagai tiga pilar penyokong berdirinya NU. Tiga pilah utama yang itu ialah, Nahdlotul Waton sebagai semangat nasionalisme dan politik, Taswirul Afkar sebagai semangat pemikiran keilmuan dan keagamaan dan Nahdlotut Tujjar sebagai semangat pemberdayaan ekonomi. Dalam perjalanannya, ketiga pilar itu tidk berjalan seimbang, dan satu pilar atau orientasi menindih orientasi yang lain. Selama 82 Tahun NU berdiri, orientasi politiklah mendapatkan porsi lebih, hingga porsi pengembangan pemikiran melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi umat menjadi terabaikan. maka saat ini mesti menjadi momentum untuk membangkitkan kembali dua pilar yang selama ini agak terpinggirkan, yaitu: pendidikan dan perekonomian.

Kata Kunci: NU, Pemberdayaan Ekonomi, Pesantren, Politik

I. PENDAHULUAN

Sebagai ormas keagamaan terbesar di Indonesia, sepanjang sejarahnya, NU sangat lekat bahkan tak bisa dipisahkan dengan politik. Dengan berbasis massa pesantren yang mayoritas pedesaan, warga NU memiliki tingkat patronase yang sangat tinggi. Nah, kondisi demikian, sering dimanfatkan para elit NU kearah politik praktis yang memang sangat membutuhkan dukungan massa. Sehingga wajar jika sampai sekarang NU lebih dekat dengan politik ketimbang aspek-aspek lainnya. Berdirinya NU sendiri pada dasarnya adalah untuk merespon adanya gerakan politik kelompok pembaruan Islam yang berkeinginan menghabisi kelompok tradisionalis. Dan dalam perjalanannya NU turut terlibat aktif dalam politik kenegaraan, baik pada masa merebut kemerdekaan, agresi dan masa-masa selanjutnya hingga sekarang. Bahkan diantara anggota BPUPKI adalah tokoh NU, KH. Abdul Wachid Hasyim.

Pada fase selanjutnya, tahun 1955, NU menjadi partai politik dan berada di papan atas politik nasional dengan perolehan suara 18,4 persen. Pemilu pertama Orde Baru, 1971, NU hanya bisa dikalahkan Golkar. Saat itu NU berada di peringkat kedua dengan 18,7 persen suara. Selepas itu, artikulasi politik NU tertekan. Penggabungan (fusi) partai-partai politik tahun 1975 memaksa NU hanya sekadar komponen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hingga 1984, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Achmad Siddiq menarik gerbong NU kembali ke khittah 1926 melalui muktamar NU di Situbondo. Diantara sikap kembali ke khittah itu, NU menarik diri dari politik dan tak lagi menjadi bagian dari PPP. Dan kemudian ormas keagamaan yang lebih tua 19 tahun dari usia Republik ini menjaga jarak yang sama dengan seluruh parpol.

Setelah sekitar 25 tahun berlalu dari khittah NU yang diawali oleh momentum reformasi 1998, NU pun menjadi rebutan partai politik yang didirikan tokoh atau warga nahdliyin. Tak kurang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) sama-sama mengklaim sebagai saluran politik warga NU. Ormas keagamaan yang didirikan KH Hasyim Asy’ari tahun 1926 ini bak gadis jelita yang jadi rebutan kaum Adam. Bahkan tren ini tak hanya berlaku di pentas pemilu, namun juga di ajang pilkada dan pilkades.

Terlalu banyak jejak NU dalam politik ini, ternyata tidak demikian halnya dalam domain ekonomi. Ranah ini kurang disentuh, sehingga kiprah NU yang sudah 82 tahun belum juga sanggup mengangkat kesejahteraan warganya. Padahal dari jumlah penduduk miskin sekitar 37,2 juta jiwa, sebagian besar warga NU. Berdasarkan survei nasional LSI 2004, jumlah warga nahdliyin mencapai 35 persen. Mayoritas tinggal di pedesaan dan sebagian lagi “terpaksa” hijrah ke kota menjadi buruh dan bekerja di sektor informal. Artinya tahun 2007 saja, jumlah nahdliyin miskin sekitar 13 juta jiwa. Hal ini pula yang kemudian disadari oleh para tokoh NU, khususnya oleh Ketua Umum PBNU Dr.KH. A. Hasyim Muzzadi. Dalam pidatonya menyambut puncak peringatan Harlah NU ke-82, Kyai Hasyim selain berpesan agar warga Nahdhiyyin tidak terjebak dalam konflik dan perpecahan politik, juga mendorong pada upaya perbaikan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga Nahdhiyyin. Sebagai respon dari apa yang disampaikan Kyai Hasyim itu, maka selain bertanya tentang apa yang telah dilakukan PB NU untuk membangun ekonomi umat, juga bagaimana strategi dan pilihan gerak yang dapat diambil dalam memberdayakan ekonomi umat? Pertanyaan itu menjadi sangat penting ditengah beban berat yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya warga Nahdhiyyin yang kian hari semakin bertambah.

II. NAHDLOTUT TUJJAR, MODAL SEJARAH NU

Nahdhotul Ulama lahir pada Tanggal 31 Januari 1926 sebgai ormas keagamaan yang pada awal berdirinya ditujukan untuk membendung gerakan islam pembaruan yang hendak menghabisi kelompok tradisionalis Islam. Meski NU baru lahir pada tahun 1926, namun sebenarnya telah didahului dengan berdirinya lembaga-lembaga milik para ulama, baik dibidang pemikiran maupun ekonomi. NU tidak bisa dipisahkan tiga tiang penyangga kelahirannya, yaitu Nahdlatul Wathan yang berdiri pada tahun 1914, Nahdlatut Tujjar (1918) dan Tashwirul Afkar (1918) yang juga didirikan oleh para ulama pendiri NU.
Nahdlatul Wathan yang artinya kebangkitan bangsa atau tanah air merupakan organisasi pendidikan dan dakwah yang berfungsi untuk menyediakan sumber daya manusia yang berwatak religius dan nasionalis. Sumber daya demikian dibutuhkan untuk kepentingan kekuasaan (seperti kebutuhan akan pejabat birokrasi) maupun kepentingan kemasyarakatan secara luas. Nahdlatut Tujjar yang artinya kebangkitan para pedagang merupakan gerakan ekonomi yang bertujuan menguatkan sendi-sendi perekonomian rakyat dan berbagai bentuk usaha bersama seperti koperasi dan pengembangan usaha kecil.

Kebanyakan pendiri NU seperti KH A Wahab Chasbullah adalah pedagang, sekurang-kurangnya memiliki unit produksi yang membuat mereka bisa mandiri secara ekonomi. Sedangkan Tashwirul Afkar atau potret pemikiran adalah gerakan pemikiran yang berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk mengembangkan dan menerjemahkan pemikiran-pemikiran Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman yang terus berubah. Dengan demikian, NU sebenarnya bukan gerakan keagamaan dalam arti yang sempit, tetapi juga gerakan ekonomi, pemikiran dan pendidikan yang berorientasi kebangsaan dan kerakyatan. Orientasi demikian bisa terus dijaga sampai saat ini dengan berbagai bentuk kebijakan yang mungkin belum terkonsolidasi dengan baik.

Adien Jauharudin, seorang tokoh muda NU yang konsesan dalam mengangkat kembali potensi-potensi NU dan pesantren menulis buku berjudul Menggerakkan Nahdlatut Tujjar. Dari buku itu setidaknya memberikan gambaran betapa pentingnya keberadaan Nahdhatut Tujjar bagi kelahiran NU. Buku ini secara khusus mengkaji salah satu tiang penyangga terbentuknya NU: Nahdlatut Tujjar. Buku ini boleh dikata termasuk “lensa teropong” untuk menilik Nahdlatut Tujjar masa silam yang didirikan tahun 1918 dan mencoba menghadirkan semangatnya di masa kini. Dengan demikian, buku ini merupakan dokumen berharga yang berisi refleksi tentang apa yang disebut dengan ekonomi NU.

Sebagai organisasi ekonomi NU, Nahdlatut Tujjar sesungguhnya kurang begitu populer dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nahdlatut Tujjar jarang sekali termaktub dalam catatan sejarah resmi. Ini terjadi karena tiga alasan. Pertama, sejarah Nahdlatut Tujjar tidak pernah terdokumentasikan secara rapi, baik oleh para pendiri ataupun penerusnya. Kedua, ketidaktahuan kalangan peneliti mengenai keberadaan Nahdlatut Tujjar dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional saat itu. Ketiga, kemungkinan adanya distorsi penulisan sejarah.

Menurut Adien Jauharudin, di antara tiga alasan di atas, kemungkinan alasan pertama dan kedua-lah yang menyebabkan para pemerhati NU ataupun para peneliti asing tidak banyak menelaah Nahdlatut Tujjar. Buku yang secara jelas menulis dengan judul Nahdlatut Tujjar hanya sebuah buku yang berjudul Sekilas Nahdlatut Tujjar yang ditulis oleh Jaringan Komisi Fatwa Surabaya. Namun, buku Sekilas Nahdlatut Tujjar ini hanyalah “buku perkenalan” yang tidak lengkap mengulas Nahdlatut Tujjar. Disinailah ruang bagi kelompok-kelompok muda NU untuk merekam kembali peristiwa-peristiwa penting di masa silam.
Nahdlatut Tujjar lahir sebagai ekspresi para ulama di tiga jalur strategis Jawa Timur saat itu, yaitu Surabaya, Kediri, dan Jombang dan didorong oleh dua faktor penting. Pertama, para ulama kebanyakan belum banyak berbuat dalam upaya pemberdayaan rakyat. Padahal, kemiskinan dan kemaksiatan sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan kala itu. Kedua, kolonialisme Belanda sudah merontokkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk tradisi perdagangan.

Proses lahirnya Nahdlatut Tujjar diprakarsai oleh 45 saudagar santri yang berada di tiga jalur strategis di Jawa Timur. Di antara 45 orang pendirinya, hanya ada dua tokoh ulama yang sangat disegani, yaitu KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Wahab Hasbullah, sementara yang lainnya adalah para saudagar santri biasa yang memiliki kesamaan visi dan misi untuk mengangkat kualitas kehidupan masyarakat di satu sisi, dan memerangi kolonialisme yang telah melahirkan aneka bentuk eksploitasi dan penindasan di sisi lainnya.

Dari hasil pelacakan sejarah yang dilakukan Adin, diketahui bahwa di sinilah (Surabaya) perekonomian di Jawa Timur telah dulu ramai. Dari sini diketahui bahwa: Pertama, sejak tahun 1612, Surabaya sudah menjadi kota perdagangan. Selain itu, Surabaya dikenal sebagai kota pelabuhan dan industri yang multi-etnis. Dalam laporan Kolonial Verslag, pada akhir tahun 1830-an, Madiun telah ikut meramaikan pasar keresidenan Surabaya yang kala itu dikendalikan oleh Cina dengan menjual 3.335 ton beras pertahun.

Kedua, Kediri adalah kota tua, dan pernah menjadi saksi runtuhnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Secara umum, masyarakat Kediri memiliki ciri-ciri religius, paternalistik, dan memiliki rasa kebersamaan yang sangat tinggi. Dalam konteks perdagangan, Kediri sama maraknya dengan Surabaya, sebagai akibat dari kian banyaknya permintaan barang di tengah kondisi perdagangan yang sebagian dikuasai orang-orang Cina. Artinya, sebagaimana Surabaya, Kediri juga memiliki peran yang tidak kecil dalam hal perdagangan.

Ketiga, secara administratif, Jombang baru didirikan pada tahun 1910, meskipun eksistensinya sudah ada sejak tahun 1880 . Seperti yang diketahui, kabupaten Jombang merupakan daerah yang dikenal kaya pesantren berikut dengan para ulamanya. Karena itu, tidak heran jika para pendiri Nahdlatut Tujjar sebagian besar adalah para ulama yang berasal dari kabupaten Jombang.

Berkaitan dengan pendirian Nahdlatut Tujjar ini, KH. Hasyim Asy’ari menguraikan tentang problem-problem keumatan yang terkait erat dengan soal ekonomi. KH. Hasyim Asy’ari kemudian memelopori dan menuntut kepedulian para ulama, karena merekalah pemimpin dan teladan umat. Apabila basis-basis dan simpul-simpul kemandirian ekonomi tidak dibangun, selain para ulama telah berdosa, bangsa ini juga akan terus terpuruk dalam kemiskinan, kemaksiatan, dan kebodohan akibat dari kuatnya pengaruh kolonial.

Problem lainnya adalah pengaruh penyebaran Islam sufistik yang telah meracuni pola pikir masyarakat Islam Indonesia. Kedatangan kelompok-kelompok sufi ke tanah air jelas menggoyahkan konstruksi Islam yang telah dibangun oleh para penyebar Islam sebelumnya. Dampak yang paling nyata adalah pergeseran orientasi dari fiddunya hasanah (harapan akan kebaikan dunia) ke fil akhiroti hasanah (harapan akan kebaikan akhirat). Dengan pergeseran semacam itu, banyak saudagar muslim yang tidak lagi memiliki etos kerja dan kepedulian sosial.

Yang tidak kalah menarik, sebagaimana dicatat Adien Jauharudin, sejak awal pendiriannya, Nahdlatut Tujjar ternyata telah mengenal dan menerapkan manajemen organisasi modern. Pembagian struktur organisasi dan pembagian kerja, di mana ada para pendiri, kepala perusahaan, direktur, sekretaris, marketing, dan pengawas keliling sudah dipraktikkan di Nahdlatut Tujjar. KH. Hasyim Asy’ari dipilih sebagai kepala perusahaan dan mufti (semacam komisaris), KH. Wahab Hasbullah sebagai direktur perusahaan, H. Bisri sebagai sekretaris perusahaan, dan Syafi’i sebagai marketing sekaligus pengendali perusahaan.

Selain itu, konsep investasi usaha juga mengemuka dalam bentuk sederhana, yang di era sekarang dikenal dengan profit share. Pembagian keuntungan 50% menjadi kesepakatan bersama, tetapi masih boleh dikembalikan untuk memperkuat modal. Dengan begitu, Nahdlatut Tujjar didirikan bukan hanya untuk membangun basis perekonomian para ulama, melainkan menjaga tradisi perdagangan yang sudah ada sejak sebelum datangnya kolonial dan turut menciptakan pasar sendiri di daerah Surabaya, Kediri, dan Jombang. Lebih dari itu, Nahdlatut Tujjar juga memiliki cita-cita ideal untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kemaksiatan, dan kebodohan.

III. EKONOMI, POTENSI YANG TERABAIKAN DI NU

Setelah beberapa waktu NU berdiri ditengah kondisi perjuangan dan makin banyaknya persoalan social kemasyarakatan dan keagamaan, Nahdlotut Tujjar tidak lagi memiliki peranan penting sebagaimana di awal berdirinya. Hingga banyak persoalan kesejahteraan umat terabaikan. untuk mengantisipasi problem ekonomi umat ketika itu, sebenarnya telah dikembangkan ekonomi kerakyatan berupa koperasi. Pada tahun 1937 Ketua Tanfidz NU, KH. Mahfoedz Siddiq mendirikan koperasi Syirkah Mu’awwanah. Kehadiran koperasi ini berupaya membuka jaringan perdagangan antar pesantren yang banyak menghasilkan produk-produk pertanian dan usaha-usaha kecil lainnya.

Dalam pada itu, terdapat satu departemen dari lima departemen yang ada yang secara khusus mengurusi masalah bisnis di dalam NU (lihat teks dalam Anam 1985, Lampiran) Para anggota yang memproduksi barang-barang sederhana seperti pakaian, rokok, sajadah, dan lain-lain diperkenankan memasarkan barangnya dengan nama “Nahdlatul Ulama”, dengan menggunakan lambang resmi NU. Sebagai imbalannya mereka harus mamberikan persentase keuntungannnya kepada organisasi, dan semua label harus dicetak di percetakan milik NU sendiri. Kiai didorong madirikan toko sendiri, dengan logo NU, untuk menjual barang-barang yang diperlukan di pesantren; departamen ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan bisnis mereka, dan para usahawan didorong menjual barang-barang mereka ke toko-toko ini dengan persyaratan yang lebih mudah.

Namun pada kenyataannnya Syirkah Mu’awwanah dan departemen yang mengurusi bisnis di NU ini tidak mampu berperan secara maksimal dalam mengangkat perekonomian umat. Meski telah memiliki BMT SM NU dan usaha-usaha lain seperti Koperasi an Nisa, Koperasi Bintang Sembilan dari kelanjutan Syirkah Muawwanah, namun hingga kini manfaatnya belum dapat dirasakan secara maksimal oleh warga NU. Selain itu, banyak pesantren NU yang berhasil memperkuat basis ekonominya dengan mendirikan koperasi-koperasi pesantren. Lihat saja, Koperasi Pesantren Sidogiri di Pasuruan bahkan sudah memiliki lebih dari 10 cabang, An Nuqoyah di Guluk-guluk Sumenep, Nurul Jadid di Paiton-Probolingga, Pesantren Drajat di lamongan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Diantara pesantren itu bahkan telah memiliki produk unggulan masing masing. Namun koperasi-koperasi dan unit-unit usaha produksi yang berdiri kuat di pesantren ini masih belum memiliki jaringan ekspansi pasar yang kuat dan berjalan sendiri-sendiri, sehingga pengembangannya menjadi agak terhambat. Selain itu aspek permodalan juga masih sangat kurang, disamping sklill dalam menangani bisnis juga masih perlu terus ditingkatkan.

Secara structural, sebenarnya telah diadakan upaya-upaya membangun perekonomian ini. Pada juni 1990 NU menandatangani kesepakatan dengan Bank Summa (milik grup Astranya William Soerjadjaya) dan membentuk bank Nusumma. Kehadiran bank Nususmma ini sebenarnya adalah upaya menjembatani kebutuhan permodalan bagi pengembangan usaha-usaha warga NU, selain secara khusus juga dimaksudkan sebagai badan usaha untuk menopang kebutuhan NU. Namun keberadaan Nusumma sendiri tidak mampu bertahan setelah kelompok usaha William Surjadjaja tersandung masalah dan terpaan badai krisis ekonomi 1997. setelah Nusumma tidak lagi punya liquiditas dan pemerintah tidak lagi membantu meningkatkan liquiditasnya, akhirnya Nusumma turut di liquidasi bersama bank-bank nasional lainnya.

Setelah masa reformasi bergulir, NU pun turut dalam program-program peningkatan kesejahteraan khususnya petani dan pengusaha kecil. NU juga dipercaya sebagai salah satu penyalur dana dari program Kredit Usaha Tani (KUT), namun karena minimnya SDM dan banyak factor lain, seperti fluktuasi harga dan gagal panen, banyak dari peminjam dana KUT tidak mengembalikan, termasuk yang disalurkan melalui NU kepada warganya. Akhirnya program KUT dinyatakan gagal dan Pemerintah membebaskan dari pengembalian utang KUT.

Peran-peran NU dalam mengembangkan sector perekonomian ini terasa masih sangat kurang sekali jika dibandingkan dengan perhatian NU terhadap urusan-urusan politik. Padahal kita tahu bahwa, sector ekonomi menjadi tumpuan utama dalam masyarakat. Bahkan Rosulullah SAW bersabda: Kaddal faqru an yakuuna kufron (kefakiran akan mendekatkan kepada kekufuran). Dalam ekonomi islam, bahwa pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) akan sangat mempengaruhi keimanan dan keislaman seseorang. Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin orang dapat beribadah dengan khusuk jika dalam kondisi kelaparan, dan serta keterbatasan. Dengan terpenuhi basic neednya, maka kualitas keimanan dan keislamannya juga akan makin meningkat. Rosulullah sebenarnya juga telah memberikan suri tauladan dalam pengembangan ekonomi melalui aktivitas bisnis Rosulullah sejak beliau kecil. Kuatnya Orientasi Politik telah mengurangi orientasi untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan dan ekonomi. Hanya gerakan pemikiran NU yang berkembang pesat dengan munculnya kelompok-kelompok muda kritis dan progresif. Gerakan ekonomi dan pendidikan NU sebenarnya tidak jalan di tempat, tetapi berjalan cukup dinamis menurut ukuran tradisi NU sendiri. Namun jika dibandingkan dengan perubahan zaman yang begitu cepat dan perkembangan di ormas-ormas keagamaan lain, apa yang dicapai NU di dua sektor itu masih sangat tertinggal.

Hal itu bisa terjadi karena dua hal. Pertama, sikap hati-hati yang berlebihan, sehingga perubahan masyarakat yang begitu cepat terlambat untuk disikapi. Sikap demikian memang ada nilai positifnya, yaitu tetap kuatnya karakter dan identitas NU karena ia tidak mudah larut dalam perubahan. Tradisi NU menjadi demikian kokoh sehingga gaya hidup liberal tidak mampu membuatnya terseret terlalu jauh. Namun dampak negatifnya NU menjadi gagap dalam merespons persoalan yang membutuhkan jawaban segera. Kedua, orientasi politik yang kuat di kalangan elite NU. Banyak elite NU yang menjadi pengurus karena ingin mendapatkan jabatan politik baik di tengah masa jabatannya maupun sesudahnya. Misalnya menjadi ketua NU karena berniat ikut dalam pemilihan presiden atau wakil presiden, atau jabatan-jabatan politik lain di bawahnya seperti gubernur/wagub atau bupati/wabup. NU pun sering menjadi kendaraan politik, atau banyak orang bilang NU terkadang lebih politis dari partai politik.

Orientasi seperti itu sebenarnya tidak menjadi masalah jika selama menjadi pemimpin NU ia bisa fokus dan serius mengembangkan NU sebagai gerakan ekonomi dan pendidikan, tidak hanya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial atau pamer kekuatan (show of force). Sebab, selama dua sektor itu tidak tergarap dengan baik, maka tradisi NU yang sudah sangat kokoh bisa mengalami proses degradasi yang tidak terkendali dan persoalan NU saat ini atau di masa depan akan tetap sama dengan persoalan yang dihadapi pada tahun 1950-an: minimnya sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan yang kurang layak.

Untuk itu, NU mesti benar-benar kembali ke khittah. Kembali ke khittah tidak hanya dimaknai sebagai meninggalkan panggung politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan partai politik, namun harus berupaya secara maksimal menjalankan Statuennya (AD/ARTnya). Dalam Statuen NU Fatsal 3 disebutkan, terdapat beberapa upaya yang mesti dilakukan oleh NU yang diantaranya adalah membangun sektor perekonomian. Secara lengkap dalam Fatsal 3 disebutkan sebagai berikut:
Fatsal 3. Oentoek mentjapai maksoed perkoempoelan ini maka diadakan ichtiar:
a. Mengadakan perhoeboengan di antara ‘Oelama-’oelama jang ber mazhab terseboet
dalam fatsal 2 (Syafi’I, Hanafi, Maliki dan Hambali).
b. Memeriksai kitab-kitab sebelomja dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketahoei
apakah itoe dari pada kitab-kitabnja Ahli Soennah Wal ja-ma’ah atau kitab-kitabnya
Ahli Bid’ah.
c. Menjiarkan Agama Islam di atas mazhab sebagai terseboet dalam fatsal 2, dengan
djalanan apa sadja jang baik.
d. Berichtiar memperbanjakkan Madrasah-Madrasah jang berdasar Agama Islam.
e. Memperhatikan hal-hal jang herhoeboengan dengan masdjid2, langgar2 dan
pondok2, begitoe djoega dengan hal ahwalnja anak-anak jatim dan orang-orang
jang fakir miskin.
f. Mendirikan badan-badan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan
peroesahaan, jang tiada dilarang oleh sjara’ Agama Islam.32

Secara jelas bahwa pasal 3 item 6 dan 7 adalah tugas NU dalam memberantas kemiskinan, memperhatikan anak yatim dan memperhatikan usaha-usaha perekonomian. Bahkan Statuen NU juga mendorong untuk secara khusus memperhatikan sector pertanian, perdagangan dan perusahaan-perusahaan yang dapat menopang ekonomi warga dan selaras dengan kepentingan agama. Hal inilah yang hingga 82 tahun perjalanan NU belum tergarap secara maksimal. Ini berarti pengurus-pengurus NU dapat dianggap tidak maksimal dalam mengemban tugasnya sebagaimana diinginkan oleh para pendiri NU itu sendiri.

Melalui media inilah, mari kita menjadikan apa yang terjadi dalam sejarah NU dengan berdirinya Nahdlotut tujjar dan apa yang tertuang dalam Statuen NU tersebut menjadi motivasi bagi seluruh komponen NU untuk memulai mengembangkan sector Ekonomi dan Pendidikan secara lebih maksimal.

IV. STRATEGI MEMBANGUN EKONOMI UMAT

Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah warga NU, namun dari berbagai literatur menyebutkan bahwa jumlah warga NU tidak kurang dari 40 juta orang. Mayoritas dari warga NU adalah tinggal di pedesaan dengan mata pencahariannya sebagai petani, nelayan dan pedagang serta usaha yang sifatnya kecil. Sector itulah yang rentan terhadap badai krisis ekonomi dan kemiskinan. Sehingga mayoritas masyarakat miskin tersebar di pedesaan dan pedalaman-pedalaman. Data BPS 2005-2006 menyebutkan, bahwa 63,41% penduduk miskin tinggal di pedesaan. Meskipun secara geografis Indonesia adalah Negara agraris dan sebagian besar penduduknya bertani dan nelayan, namun perhatian Pemerintah pada pertanian dan perikanan masih sangat minim. Petani seringkali dihadapkan pada mahalnya pupuk saat musim tanam dan rendahnya harga dimusim tanam. Mayoritas nelayan kita yang umumnya tradisional juga dihadapkan pada minimnya fasilitas penangkapan, pelelangan dan ancaman nelayan asing serta nelayan-nelayan besar modern. Belum lagi keduanya dihadapkan pada kecilnya perhatian pemerintah dan perbankan dalam mengucurkan kredit pada sector pertanian dan perikanan ini. Dari data perbankan nasional, hanya sekitar 35% saja dana kredit yang mengucur ke sector pertanian, nelayan dan usaha kecil. Sedang sekitar 65%nya dialirkan ke corporasi yang banyak mengalami masalah kredit macet.

Penanganan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat semestinya diarahkan pada pengembangan ekonomi petani, nelayan dan usaha kecil, karena dari 39,05 juta penduduk miskin berada pada sector ini. Apabila kebijakan pemerintah kedepan benar-benar diarahkan pada sector ini, maka NU dapat bersinergi dalam memberdayakan ekonomi umat. Dengan bersinergi bareng program Pemerintah, maka langkah NU akan menjadi semakin mudah dalam merancang pembangunan ekonomi umat.

Diakui ataupun tidak bahwa keterbelakangan bangsa Indonesia yang didalamnya mayoritas warga NU adalah juga karena kebijakan ekonomi Pemerintah tidak mendukung sector ini, selain memang NU secara structural kurang berorientasi dalam pengembangan ekonomi. Bahwa kemiskinan yang selama ini terjadi adalah karena ketidaksamaan kemampuan untuk mengakumulasi basis-basis kekuasan social. Pemerataan dalam akses basis-basis social itu tidak mungkin dapat dilakukan secara maksimal oleh masyarakat atau NU tanpa adanya dukungan dari Pemerintah. Basis-basis kekuatan social dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Modal produktif atas aset (tanah, perumahan, peralatan dan kesehatan).
2. Sumber keuangan, seperti incam dan kredit.
3. Organisasi social dan perkawanan yang dapat digunakan untuk mencapai
kepentingan bersama.
4. Network/jaringan social untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan
dan keterampilan yang memadai.
5. Informsi-informasi yang berguna untuk kehidupan dan kelangsungan hidup sesama

Kendala dan upaya pengembangan
Belum mantapnya penataan ekonomi dikalangan NU, khususnya dilingkungan pesantren lebih dikarenakan sector ekonominya masih sebatas pada sector kecil dan tradisional. Secara umum kendala dalam pengembangan usaha ini adalah pada lemahnya bargaining pengusaha kecil untuk menentukan harga produk. Hal ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:
1. Tidak adanya asset produksi yang memadai
2. Nilai hasil produksi pengusaha kecil acapkali tertinggal dengan hasil produksi dari
usaha berskala besar khususnya modern, karena tingginya beban biaya produksi
dan inefisiensi produksi.
3. Tidak adanya produk unggulan yang diandalkan.

Potensi Ekonomi Pesantren
Potensi ekonomi terbesar NU sebenarnya terletak pada pesantren. Pesantren yang secara cultural maupun structural berada dibawah NU jumlahnya sangat banyak dan tersebar diseluruh penjuru Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Kemandirian pesantren sejak berabad-abad yang lalu menunjukkan bahwa pesantren telah memiliki basis ekonominya secara mandiri. Namun perlu diakui juga bahwa kemampuan ekonomi pesantren masih bersifat tradisional, kecil dan mayoritas pada sector pertanian tradisional. Pesantren tidak hanya mendidik ilmu-ilmu agama kepada para santrinya, namun juga memberikan skill-skill untuk mengembangkan ekonomi, khususnya dalam bertani, berternak dan berdagang melalui koperasi pesantren. Sehingga selepas dari pesantren, para santri dapat hidup mandiri dengan bertani, berternak, atau menjadi pedagang kecil.

Seiring dengan perkembangan zaman, sudah saatnya pesantren mengembangkan kemandiriannya dengan memperluas basis ekonominya melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi produksi. Intensifikasi produksi dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi modern dan hasil-hasil penelitian dalam pengembangan unit-unit produksinya yang kebanyakan masih tradisional. Ekstensifikasi dilakukan dengan membuka diri pada peluang-peluang produksi lain yang sangat dibutuhkan oleh para santri dan masyarakat. Sehingga pesantren dapat menjadi basis pengembangan ekonomi ummat.

Nah, untuk mewujudkan itu, maka pesantren harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, pesantren harus membuka diri terhadap perkembangan teknologi dan hasil-hasil penelitian dalam pengembangan ekonomi. Kedua, pesantren mesti menyediakan sumber daya yang memadai melalui pelatihan-pelatihan bagi santri dalam berbagai bidang garapan ekonomi di pesantren maupun di luar peasantren, sehingga karya para santri memiliki daya saing yang tinggi di pasar luas. Ketiga, membangun jaringan ekonomi antar pesantren, santri sebagai alumni pesantren, masyarakat dan pemilik modal. Jaringan ekonomi antar pesantren selain memberikan keuntungan secara ekonomi, juga mampu meningkatkan hubungan kerjasama diantara pesantren. Banyaknya jumlah pesantren dengan ribuan santri tentu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi yang tidak mungkin dapat disediakan sendiri oleh pesantren tersebut. Oleh karenanya jaringan ekonomi pesantren akan dapat menyediakan informasi produksi dan kebutuhan diantara pesantren sehingga pasar dan distribusi produksi ekonomi dari pesantren akan semakin luas. Dengan demikian pesantren akan semakin kuat dan mandiri, yang pasti juga akan dirasakan oleh para santri maupun alumni. Tingkat ketaatan dan keeratan ikatan emosional antara pesantren dengan alumni dapat memberikan keuntungan untuk semakin memperluas jalur distribusi dan pengembangan pasar, sehingga alumni dapat menjadi penghubung antara pesantren dengan masyarakat. Yang terakhir, kerjasama dengan pemilik modal menjadi bagian penting dalam pengembangan ini, karena selama ini ekonomi santri hanya dibangun dengan keterbatasan modal.

Untuk mewujudkan itu, maka pesantren membutuhkan satu agen pengembangan ekonomi pesantren yang tidak mungkin dilakukan oleh pesantren itu sendiri. Disinilah peran organisasi-organisasi yang memiliki kedekatan secara kultur dengan pesantren tetapi yang memiliki system struktur yang baik, kemampuan mengorganisir dan semangat yang kuat. Bias melalui lembaga-lembaga yang secara khusus dibentuk oleh NU ataupun diluar NU seperti PMII. Kenapa PMII? Selain karena tanggung jawab basis culturalnya, juga dapat arah baru kaderisasi PMII pada aksi nyata dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan umat. Nah, untuk itu diperlukan strategi yang tepat agar upaya dari lembaga khusus NU, PMII maupun lembaga-lembaga lainnya bisa membuahkan hasil.

Langkah dan Strategi Pengembangan
Dari beberapa uraian tersebut, beberapa pilihan langkah dan strategi yang mesti dilakukan adalah sebagai berikut:
Pertama, Penyusunan kerangka kerja. Penyusunan kerangka kerja mutlak dibutuhkan karena akan menjadi pijakan, arah dan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, melakukan pendataan (inventarisir) potensi ekonomi pesantren baik melalui data-data jadi maupun penelitian langsung terhadap potensi pesantren dan masyarakat disekitarnya sehingga dapat menemukan gambaran yang lengkap untuk mengklasifikasikan bidang dan wilayah potensi ekonomi yang akan dikembangkan. Ketiga, berdasarkan temuan-temuan itu kemudian dijadikan acuan dalam menganalisis peluang-peluang usaha jaringan dan mengorganisir pesantren untuk masuk dalam jejaring tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan konsolidasi dengan pesantren-pesantren untuk membangun satu sinergi dan komitmen bersama baik dalam membentuk organisasi jaringan ekonomi maupun dalam pemberdayaan pesantren dalam bidang ekonomi secara berkelanjutan. Keempat, berdasarkan komitmen diatas, maka langkah yang paling krusial adalah realisasi kerja jaringan. Hal ini menjadi langkah paling vital, karena dari situlah secara langsung manfaat, kekurangan dan berbagai tantangan akan diketahui. Langkah selanjutnya mulai menerapkan standarisasi mutu produk jaringan dan secara terus-menerus berinovasi untuk menemukan trobosan-trobosan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Langkah yang terakhir dan harus dilakukan adalah evaluasi. Evaluasi bukan berarti menandakan akhir dari sebuah aktivitas tapi menjadi langkah awal dalam menyusun kerja-kerja selanjutnya.

Langkah dan strategi di atas harus ditopang dengan moralitas yang tinggi. Itu setidaknya diwujudkan dengan menerapkan empat sifat nabi dalam setiap aktivitas jaringan, yaitu siddiq (berlaku jujur), tabligh (menyampaikan), amanah (dapat dipercaya) dan fathonah (profesional). Dengan berpegang pada empat sifat itu dan dibarengi dengan strategi-strategi di atas, maka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan umat akan menjadi sebuah kenyataan.

V. PENUTUP

Pengembangan ekonomi pesantren tidak saja akan memberdayakan pesantren, namun juga dapat memberdayakan ekonomi NU bahkan umat pada umumnya. Oleh karenanya kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan dalam upaya ini. Inilah saatnya mengentas kemiskinan umat dan kembali mengangkat islam dan umat islam pada posisi yang kuat, sehingga tidak hanya secara normative islam disebut sebagai ya’lu wala yu’la alaihi, namun juga secara riil menunjukkan bahwa umat islam berdiri pada posisi yang terhormat dan sejahtera. Inilah tujuan yang sesungguhnya dari upaya pengembangan ekonomi umat melalu basis pesantren.

 

3 Responses to “NU DAN KEBANGKITAN EKONOMI UMAT Oleh: Suud Fuadi”

  1. kang mas Berkata

    ko ndak ada daftar pustakanya tho mas?
    minta daftar pustakanya bisa??makasih.

  2. M. Syukri Berkata

    Assalamualaikum wr.wb
    Saya Waka Bdg Ekonomi Organisasi NU Prov Bangka Belitung
    bagamana dengan kita?

  3. hasanuddin tiro Berkata

    pengembangan ekonomi NU masih dalam wacana, banyak tokoh NU yang berfikir tenang ekonomi NU masih belum praktis
    sehingga disini perlu di perkuan bahwa kemandirian NU bukan hanya dlm penguaan wacana keislaman dan politik
    di waktu ada fenomena keagaaman yang kontrofersial NU selalu menjadi rujukan. di waktu hampi pelaksanaan pilkada dan pilihan legislatif orang-orang berkepentingan banyak meminta fatwa-fatwa politik kepada NU
    tapi dalam persoalan ekonomi, NU tidak banyak dicari orang. kondisi negara edang mengami inflasi, naiknya BBM secara teoritik NU pun diam…..
    maka, kedepan NU dlam berbicara kemandirisn politik pada saat yang sama harus berbcara kemandirian ekonomi. sehingga potensi dipermainkan dan oportinisme politik tidak semakin tinggi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.