Suud Fuadi Weblog

Kemerdekaan adalah Hidup dalam Kesejahteraan

BLT RESEP SALAH DARI TIM EKONOMI PEMERINTAH Juni 1, 2008

Filed under: ekonomi — suudfuadi @ 1:43 pm
Tags: , , , , ,

Oleh: Suud Fuadi

Melambungnya harga minyak mentah dunia hingga mencapai level di atas USD 125 per barel telah menggoyang stabilitas APBN-P 2008. Meski baru sebulan disahkan, perhitungan-perhitungan dan asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2008 meleset. Dampak secara langsung terasa pada meningkatnya beban subsidi pemerintah terhadap BBM dalam negeri. Hal itu dikarenakan pada setiap 5 dolar AS kenaikan minyak memerlukan tambahan subsidi Rp. 4,2 trilyun, ini dengan asumsi maksimal konsumsi BBM 37 juta kiloliter (Suara Karya, 24 April 2008). Dengan demikian bila kenaikan hingga USD 125 per barel, beban subsidi untuk BBM diperkirakan akan mencapai 31,5 triliun.

Berbagai skema telah disiapkan Pemerintah dalam menekan pembengkakan subsidi BBM. Pemerintah telah menyiapkan skema kenaikan harga BBM bersubsidi rata-rata 28,7% per 1 Juni 2008. Pada awalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak bahwa skema kenaikan harga BBM adalah satu-satunya cara untuk menghindari terpuruknya APBN-P 2008. Menurutnya pemerintah juga sedang mengkaji berbagai kemungkinan efisiensi anggaran dan penghematan BBM untuk mengamankan defisit pada APBN-P 2008 yang diperkirakan mencapai Rp 31,5 triliun. Setelah percobaan program Smart Card gagal dalam menciptakan efisiensi bahkan berpotensi menimbulkan penyimpangan dan kerawanan, maka kini kenaikan harga minyak menjadi satu-satunya pilihan bagi Pemerintah. Skema kenaikan harga itu mencakup tiga jenis BBM bersubsidi, yakni premium naik Rp 1.500 (33,33%) menjadi Rp 6.000 per liter dari sebelumnya Rp 4.500, solar naik Rp 1.200 (27,90%) menjadi Rp 5.500 per liter dari sebelumnya Rp 4.300, minyak tanah naik Rp 500 (25%) menjadi Rp 2.500 per liter dari harga sekarang Rp 2.000.

Menurut perhitungan Pemerintah, opsi kenaikan harga BBM berpotensi menghemat anggaran hingga Rp 21,491 triliun. Jika ditambah sisa dana cadangan risiko APBN-P, maka total penghematan mencapai Rp 25,877 triliun. Dari dana penghematan itu akan didistribusikan untuk pembiayaan program bantuan langsung tunai (BLT) Rp14,1 triliun untuk tujuh bulan selama 2008 dengan sasaran 19,1 juta rumah tangga miskin yang masing-masing memperoleh sebesar Rp100 ribu per bulan. Sisanya akan digunakan untuk tambahan cadangan risiko, pengurangan defisit 0,2% produk domestik bruto (PDB) menjadi 1,9% dan tambahan anggaran raskin.

BLT, Pemiskinan secara struktural

BLT merupakan salah satu jaringan pengaman sosial (JPS) dalam rangka meminimalisir dampak kenaikkan BBM bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Program ini sejatinya bukan hal baru, karena pernah dijalankan Pemerintah sebagai kompensasi atas kenaikan BBM tahun 2005. Namun karena pelaksanaan BLT pada tahun 2005 tidak efektif, baik dalam penyalurannya maupun dalam menekan angka kemiskinan, maka banyak kalangan pengamat yang menilai bahwa BLT tidak akan dapat menekan angka kemiskinan di tahun 2008 sebagai akibat kenaikan harga BBM yang rata-rata mencapai 30 persen. Berangkat dari pengalaman pada tahun 2005, Ichsanuddin Noorsy menjelaskan, bahwa kenaikan harga BBM otomatis berdampak meningkatkan dan memperdalam kemiskinan. Menurut dia, selama ini saja jumlah penduduk miskin naik dari 31,1 juta jiwa pada tahun 2005 menjadi 39,3 juta jiwa pada tahun 2006. Demikian pula tingkat inflasi naik tajam menjadi 17,75 persen pada tahun 2006 pascakenaikan BBM pada tahun 2005. Selain itu, jumlah penganggur juga bertambah dari 9,9 persen pada 2004 menjadi 10,3 persen pada 2005, dan 10,4 persen pada 2006 (Suara Karya, 8 Mei 2008). Penyaluran BLT dengan data ebagaimana tahun 2005 jelas sangat ganjil, melihat peningkatan kemiskinan akibat kenaikan BBM 2005 yang sangat besar. Apalagi untuk 2008, BLTplus baru dilaksanakan pada 10 kota besar saja jelas tidak akan dapat membendung pergerakan kemiskinan. Dengan demikian pemerintah juga membiarkan rakyat pada daerah lain memikul beban berat dampak kenaikan BBM. Apakah hal ini tidak termasuk dalam kategori pemiskinan secara structural? Lalu dimana tanggung jawab Pemerintah dalam mengentas kemiskinan dan mengatasi pengangguran? Disinalah keberadaan Pemerintah dapat digugat tidak menjalankan amanat UUD 1945. dan 100 tahun kebangkitan nasional tidak mampu memotivasi Pemerintah untuk melakukan akselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menciptakan mental pengemis

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 merupakan puncak dari mallpraktek ekonomi. Akibat resep penanganan krisis yang salah dari IMF, maka kekuasaan Orde Baru yang telah dibangun selama 32 tahun runtuh seketika. Melihat makin meningkatnya kemiskinan dan Fenomena makin banyaknya pengemis paska kenaikan BBM 2005 karena PHK dan overlood beban hidup masyarakat, maka BLT merupakan resep yang salah dalam mengatasi dampak kenaikan BBM meski hanya dalam jangka pendek. Penyaluran BLT pada tahun 2005 juga telah menimbulkan kerawanan social akibat konflik antar warga dan aparat.

Disisi lain, dampak yang lebih parah adalah menurunnya mental rakyat yang sudah dimiskinkan menjadi bermental pengemis. Akibat adanya BLT ini, sebagian besar rakyat miskin kini telah menurun motivasinya untuk bekerja dan lebih banyak menunggu pemberian orang lain dan pencairan BLT. Apakah hal demikian akan terus dijalankan dan makin banyak rakyat Indonesia yang menjadi pengemis hingga akhirnya menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang hina? Oleh karena itu, maka Pemerintah semestinya lebih berupaya mendorong penumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan bantuan tidak semestinya diberikan secara cuma-Cuma, namun melalui skema program-program padat karya yang hasilnya akan kembali kepada rakyat. Hal ini juga akan dapat meningkatkan motivasi pada rakyat, hingga dapat merubah perilakunya menjadi pekerja keras dan disiplin. Karena dengan semangat kerja keras dan disiplin tinggi inilah bangsa ini akan mampu bangkit dari keterpurukannya!

 

3 Responses to “BLT RESEP SALAH DARI TIM EKONOMI PEMERINTAH”

  1. yenita Says:

    dalam APBN , BLT terdaftar dalam pos apa ? Dan bagaimana prosesnya hingga sampai ke tangan masyarakat ?

  2. marx83 Says:

    kalu bagi aku bung! jika blt dilihat dalam prespektif sebagai solusi atas kenaikan BBM dahulu kala emang pendapat yang mengemuka dipermukaan seperti juga dalam tulisan ini adalah wajar dan tidak salah adanya. namun jika prespektif kita lebih luaskan maka sejatinya maksud pemerintah dengan kebijakan blt tersebut adalah sebagai kompensasi atas kesusahan yang diterima atas naiknya bbm. apakah sepadan tentu tidak sepadan namun realitas empiris harga mnyak yang naik tinggi dan ketidak mandirian bangsa indonesia dalam mengelolla SDA migas itu adalah fak yang tidak bisa di tolak. oleh karena itu, dengan kondisi obyektif demikian adalah wajar manakala pemerintah membuat program blt. WAtak Pengemis, bukankah bangsa kita secara umum emang demikan. jadi tanpa keberadaan BLT pun bangsa kita sudah demikian. apakah menambah parah watak tersebut? bagai aku ndak juga ada banyak faktor didalamnya. yang perlu dicatat adalah bahwa BLT bukanlah proagram solusi atas kenaikan BBm kemarin namun sebatas alat pengaman atau stabilisasi pemerintah atas gejolak pennurunan pendapatan masyarakat. jika di komperhensifkan dengan program yang lain mungkin narasi yang demikian dak akan pernah muncul kepermukaan baik dalam diskusi maupu pertikaian elit politik kita.

    • riyanto Says:

      mas gak setuju sama BLT ya? tapi kalo saya malah setuju tuh dengan program BLT itu…..banyak alasan yang bisa dikemukakan…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s